PENAJAM – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), tahun anggaran 2023 resmi disahkan. Nilai APBD Benuo Taka ditetapkan sebesar Rp 1,946 triliun. Angka itu 66,3 persen dari APBD tahun 2021 sebesar Rp 1,170 triliun.
Pada rapat paripurna pengesahan rancangan perda APBD 2023 menjadi Perda, enam fraksi DPRD menyatakan menerima. Namun demikian, fraksi-fraksi tersebut memberikan sejumlah catatan, diantaranya Fraksi Demokrat
Fraksi dengan jumlah kursi terbanyak ini meminta kepada pemerintah daerah agar tidak berpuas diri. Sehingga kinerja pemerintah daerah serta organisasi perangkat daerah (OPD) dalam melayani masyarakat tetap optimal.
“Walaupun keuangan membaik, jangan sampai membuat kinerja OPD OPD ini justru menurun. Kami minta supaya pelayanan-pelayanan kepada masyarakat ini terus diutamakan,” kata Ketua Fraksi Demokrat, Syarifuddin HR, Minggu (27/11/2022).
Selain itu, Fraksi Demokrat juga meminta pemerintah daerah terus bekerja keras serta menjaga integritas dan kominten. Agar rangkaian pelaksanaan APBD 2023, dapat terlaksana dengan baik.
“Kami apresiasi atas capaian kinerja keuangan pemerintah. Saya kira itu proyeksi pendapatan yang logis dan semoga dapat dipertanggungjawabkan,” terangnya.
Hal senada juga disampaikan Fraksi Gerindra. Secara umum Fraksi Gerindra memberikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah daerah. Membaiknya kinerja keuangan, membuat seluruh beban utang dan kewajiban terbayarkan.
Meski begitu, Fraksi Gerindra mendorong pemerintah agar melaksanakan program percepatan ekonomi daerah melalui UMKM. Pemberian bantuan usaha dan fasilitas UMKM diyakini bakal mendorong peningkatan ekonomi.
Selain itu, pemerintah daerah diminta lebih fokus dan memberikan perhatian lebih kepada warga terdampak banjir di Kecamatan Babulu.
“Fraksi Gerindra mendorong pemerintah untuk mengutamakan program yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Terutama penanganan korban banjir, ada 150 KK (kepala keluarga) menjadi korban banjir di sana,” ujar Ketua Fraksi Gerindra, Sujiati.
Fraksi Gerindra juga meminta pemerintah daerah melakukan efisiensi belanja anggaran, khusunya terkait tenaga harian lepas (THL). Pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap kinerja tenaga honorer yang jumlahnya mencapai 4 ribu orang.
“Penempatan dan efektifitas THL sesuai fungsi manajemen yang brlaku sehingga berdampak positif pada kinerja. Penghasilan sesuai kinerja dan bukan gaji buta,” tutupnya. (ADV/LJT)
