Penajam –Dinas Sosial (Dinsos) Penajam Paser Utara menggelar rapat kerja tahunan di Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Penajam pada Rabu (21 Juni 203). Rapat kerja kali ini mengangkat tema “Dengan Semangat Serambi IKN kita Tingkatkan Sinergitas Untuk Kesejahteraan Sosial”. Kegiatan ini mengundang Abd Gapur sebagai narasumber dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PPU.
Kepala Dinas Sosial PPU Bagenda Ali mengatakan, kegiatan ini penting dilakukan untuk meningkatkan sinergi antar sektor demi kelancaran layanan Pelayanan Sosial bagi Penyandang Masalah Perlindungan Sosial (PMKS). PPU yang dikenal dengan Serambi Nusantara merupakan agen yang mendorong partisipasi dinas sosial dalam perlindungan sosial. Dampak dari keberadaan IKN akan berdampak pada masyarakat PPU yang juga menjadi tanggung jawab dinas sosial dan perangkat daerah lainnya.
Sekretaris Dinas Sosial Evi Viola Violeta menambahkan, perlu adanya koordinasi antar sektor karena program yang dilaksanakan akan dikenal sebagai Dinas Sosial dan bukan bidangnya masing-masing. Rapat kerja ini bertujuan untuk memperbaiki internal Dinsos, Pelayanan Sosial khususnya dalam hal kedisiplinan dan kinerja. Oleh Karena itu, BKPSDM PPU diundang sebagai narasumber untuk menjelaskan hal tersebut. Abd Gapur sebagai narasumber menjelaskan perihal Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan kinerja, manajemen Tenaga Harian Lepas (THL), kedisiplinan pegawai, dsb.
Dalam pertemuan tersebut juga dijelaskan kinerja masing-masing daerah pada tahun 2022 dan 2023, salah satunya pengelolaan data masyarakat miskin dalam cakupan pemerintah/kota. Dinas Sosial PPU baru saja melaksanakan sosialisasi pada Kamis (15 Juni 2023) tentang pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
DTKS merupakan data acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Masyarakat dapat mendaftar sendiri atau orang lain secara online melalui aplikasi Cek Bansos dan akan diverifikasi oleh Dinas Sosial PPU. Saat ini, terdapat sekitar 80.000 orang PPU yang terdaftar di DTKS. Selain mendaftar secara online, masyarakat juga bisa mendaftar melalui RT setempat. Selain pemaparan program, keterbatasan yang dihadapi dinas sosial PPU secara umum juga dibahas dari segi anggaran minimal.
“Kalau kendala, ya tadi kita ini kan minim banget anggaran. Tadi temen-temen udah bilang. Anggaran di Dinsos itu per bidang saja cuma puluhan juta. Padahal kita pengen banget berbuat sesuatu yang ini kan (besar),” ungkap Evi
