Home DAERAH Penajam Paser Utara Sah, DPRD Setujui Raperda APBD 2022

Sah, DPRD Setujui Raperda APBD 2022

AudreyJul 18, 2023Penajam Paser Utara0

Penajam – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten PPU Tahun Anggaran (TA) 2022 disahkan oleh DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) untuk menjadi Peraturan Daerah . Rapat paripurna berlangsung di Gedung Sidang Paripurna DPRD Kabupaten PPU, Selasa (18/07/23).

Enam Fraksi yang menerima dan menyetujui tersebut, yakni Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai PKS, Fraksi Partai Amanat Bulan Bintang. Namun melalui Sekretaris Badan Anggaran (Banggar) PPU DPRD Suhardi, menyampaikan beberapa catatan berupa saran, pendapat dan masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan keberhasilan pelaksanaan tugas ke depan.

Sementara itu, Bupati Penajam Paser Utara Hamdam, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Banggar DPRD atas kerja kerasnya dalam membahas dan mengesahkan rancangan peraturan daerah tentang tanggung jawab pelaksanaan APBD 2022.

Setelah melalui proses pembahasan, rancangan peraturan daerah tersebut akhirnya disetujui menjadi peraturan daerah.

Bupati juga memberikan arahan kepada seluruh pejabat pengelola keuangan daerah untuk bekerja lebih keras dan hati-hati dalam menyusun anggaran, melaksanakan program operasional, dan bertanggung jawab.Ia menekankan pentingnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah dengan tetap menjaga kerja sama seluruh stakeholder kepentingan.

Dalam rancangan peraturan daerah tentang tanggung jawab pelaksanaan APBD 2022, disampaikan beberapa poin penting. Implementasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022 mencapai lebih dari 1,54 triliun rupiah. Rincian capaian tersebut antara lain meliputi pendapatan lebih dari Rp 1,75 triliun, Komposisi Pendapatan Asli Daerah lebih dari Rp 125,38 miliar, pendapatan transfer lebih dari Rp 1,59 triliun, dan pendapatan sah lainnya lebih dari Rp 32,72 miliar.

Sementara itu, realisasi belanja daerah dan transfer tahun 2022 mencapai lebih dari Rp 1,54 triliun rupiah lebih , terdiri dari Belanja Operasi sebesar 1,05 triliun rupiah lebih, Belanja Modal sebesar lebih dari 342,52 miliar rupiah, Belanja Tidak Terduga sebesar 2,04 miliar rupiah, dan Belanja Transfer sebesar lebih dari 144,14 miliar rupiah . Dalam hasil tersebut, terdapat surplus sebesar lebih dari 215,78 miliar rupiah.

Selain itu, laporan pertanggungjawaban juga mencatat realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Realisasi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2022 mencapai lebih dari Rp 41,67 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah mencapai lebih dari Rp 69,76 miliar. Pembiayaan netto tahun 2022 mencapai lebih dari Rp 28,08 miliar, sementara sisa lebih pembiayaan anggaran lebih (SILPA) tahun 2022 mencapai lebih dari Rp 187,63 miliar.

Pada neraca per 31 Desember 2022, total aset tercatat lebih dari Rp 5,03 triliun, rincian aset lancar lebih dari Rp 263,87 miliar, investasi jangka panjang lebih dari Rp 129,17 miliar, aset tetap sebesar lebih dari Rp 4,00 triliun, dan aset lainnya sebesar lebih dari Rp 634,92 miliar rupiah. Sementara itu, jumlah kewajiban tercatat sebesar lebih dari Rp 195,28 miliar, dan jumlah ekuitas mencapai lebih dari Rp 4,83 triliun

Dengan disampaikannya laporan pertanggungjawaban anggaran ini, Pemerintah PPU berharap dapat tercapainya harmonisasi kebijakan daerah dan nasional, serta menjaga kepatuhan terhadap peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Rapat paripurna tersebut merupakan langkah upaya menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten PPU berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.