SAMARINDA : Saat ini pihak Komisi I mendapatkan berbagai laporan permasalahan terkait konflik lahan, salah satunya konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Harun Al Rasyid.
“Semua surat yang masuk di Komisi I akan kami tanggapi. Diharapkan semua permasalahan itu ada bentuk penyelesaian, sehingga tidak berlarut-larut,” ujar Harun saat ditemui di Gedung E DPRD Kaltim, Selasa (31/10/2023).
“Kami pasti akan usahakan untuk cari jalan keluarnya, baik dengan memanggil pihak terkait ataupun tidak,” lanjutnya.
Legislator dari PKS ini yang juga mengatakan mendapat berbagai macam konflik lahan, salah satunya yakni konflik lahan yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan.
“Lahan yang memang belum ada kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat, tetapi ada juga masyarakat yang mengklaim lahan milik orang lain, tapi tidak tahu lahannya yang mana. Begitu ditunjuk, itu lahan milik orang lain, ini yang malah membuat bingung,” jelasnya.
Anggota DPRD Kaltim Dapil Bontang-Kutim-Berau tersebut juga membagikan potret keadaan yang ada di lokasi rawan terjadi konflik. Pihak yang berkaitan perlu melakukan tindaklanjut terhadap kasus yang diterimanya.
“Bagaimana menyelesaikannya, pas di lapangan jadi masalah. Nah ini tentunya masih akan kami lanjutkan, yang terpenting ada kesepakatan antara masyarakat dan perusahaan.” ungkapnya.
Harun menyebutkan sejumlah konflik lahan lainnya juga terjadi di Kutai Timur (Kutim). Banyak ditemui beberapa kasus dengan kondisi yang saling menumpuk atas hak pengelolaan tanah yang perlu diterangkan tentang klaim yang terjadi untuk menyelesaikanya. Sehingga, beberapa pihak terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Samarinda perlu untuk menyelesaikan hal ini.
“Kenapa bisa terjadi tumpang tindih kepemilikan, harusnya BPN itu tidak boleh ada tumpang tindih karena sudah ada yang punya.” ucapnya.
Dalam hal ini, Komisi I DPRD Kaltim berjanji akan melakukan perbaikan untuk menangani permasalahan yang muncul dalam kasus ini.
