Optimisme Ketua DPRD PPU: Transformasi Kesehatan Melalui Fokus Stunting

Penajam – Momentum Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2023 di PPU tidak hanya menjadi acara seremonial, melainkan juga menjadi panggung untuk menggarisbawahi permasalahan kesehatan yang membutuhkan perhatian serius.

Dalam konteks ini, Ketua DPRD PPU, Syahruddin M Noor, menitikberatkan fokus pada upaya menurunkan persentase stunting dan meningkatkan kualitas pra nikah di Benuo Taka.

“Sasaran kita bukan hanya seremonial. Kami berupaya menurunkan persentase stunting, dan untuk mencapainya, pos-posyandu harus efektif. Kader PKK di bawah naungan Ibu Bupati menjadi kunci dalam mendeteksi dan mengatasi permasalahan ini,” ungkap Syahruddin M Noor.

Pentingnya pengumpulan data oleh Dinas Kesehatan dan Kantor Urusan Agama (KUA) PPU ditekankan oleh Ketua DPRD PPU dalam usahanya untuk mengurangi angka stunting.

“Data base dari Dinas Kesehatan dan KUA sangat penting. Kita perlu mengetahui jumlah orang yang menikah setiap harinya dan yang merencanakan pernikahan. Dengan data yang akurat, kita bisa lebih efektif dalam mengatasi stunting,” tambahnya.

Meskipun PPU telah meraih penghargaan atas penurunan persentase stunting, Syahruddin M Noor mengakui bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

“Angkanya masih dua digit, saya rasa belum cukup nyaman. Target kita adalah mencapai angka stunting 5-6 persen. Ini memerlukan upaya lebih besar dalam memberikan edukasi kepada anak-anak,” ujarnya.

Dalam konteks HKN 2023, Syahruddin M Noor menekankan pentingnya sosialisasi tentang hidup sehat, yang dapat dilakukan oleh Dinkes PPU dan RSUD, serta mendesak untuk bersaing dalam upaya sosialisasi.

“Forum Kabupaten Sehat juga harus berperan memberikan pemahaman tentang hidup sehat kepada masyarakat,” katanya.

Selain itu, Ketua DPRD PPU juga menyoroti pentingnya sanitasi yang layak. Meskipun telah ada penghargaan terkait sanitasi, ia menyampaikan bahwa masih ada masyarakat yang belum memiliki sanitasi yang memadai.

“Saya bergerak membantu membangun 100 MCK untuk keluarga miskin, tetapi eksekusi dari Dinasnya menjadi kendala. Saya berniat baik untuk membantu masyarakat, namun saya sebagai legislatif bukan eksekutor,” paparnya.

“Ini menjadi tugas bersama, dan saya berharap dapat mendapatkan dukungan agar program-program kesehatan dan sanitasi dapat berjalan dengan lancar,” tutupnya.(Adv)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *