Penajam – Hingga akhir November 2023, realisasi pelayanan kepelabuhanan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) baru mencapai sekitar Rp 5.5 miliar. Nilai tersebut merupakan capaian kurang dsri 60 persen dari total target sebesarl Rp 10 miliar.
Terkait kondisi itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kinerja realisasi retribusi pelayanan kepelabuhanan yang masih minim.
Menurutnya, perlunya pendataan yang akurat terhadap pelayanan kepelabuhanan. Dimana, potensi retribusi seharusnya dapat dihitung dengan cermat dengan melakukan pendataan kepada masyarakat yang menggunakan layanan tersebut.
“Kalau pelabuhan itu pungutannya itu sudah jelas ritmenya. Berapa kali kapal harus sandar,” terangnya.
Politisi PKS ini menyebut perlunya evaluasi mendalam oleh pemerintah daerah dan lembaga legislatif. Evaluasi mencakup penilaian terhadap penetapan target dan faktor-faktor lain yang memengaruhi realisasi retribusi.
“Nah, ini perlu dievaluasi evaluasi, apa ke targetnya kebesaran atau memang ada fasilitas-fasilitas tertentu sehingga membuat target itu tidak terpenuhi,” jelasnya.
DikatakanThohiron, Pemda terlalu bergantung pada bongkar muat hasil produksi kelapa sawit. Oleh karena itu, evaluasi juga diperlukan terhadap kondisi produksi kelapa sawit dan penggunaan pelabuhan oleh perusahaan kelapa sawit di Kabupaten PPU.
Jika penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) hanya mengandalkan dari CPO, maka ujar Thohiron akan dipengaruhi oleh hasil.produksi CPO itu sendiri. Upaya lain adalah dengan membuka fasilitas pelabuhan untuk bongkar muat barang lain.
Dengan sisa waktu satu bulan, pihaknya pesimis realisasi retribusi kepelabuhanan mencapai target.
“Saya nggak yakin target itu terpenuhi. Kalau 11 bulan aja cuma dapat Rp 5 miliar nggak mungkin dalam satu bulan itu dapat Rp 5 miliar lagi,” tandasnya.(Adv)
