Penajam- Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun memberi penjelasan langsung kepada puluhan masyarakat yang tengah menyampaikan aspirasinya di halaman depan kantor bupati PPU, Kilometer 09 Nipah-nipah, Kamis, (11/1/2024) siang.
Dari sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat kecamatan penajam ini salah satunya terkait kelangkaan tabung gas Elpiji subsidi 3 kg yang terjadi di PPU ahkir-akhir ini.
Pj Bupati PPU, Makmur Marbun mengatakan terkait persoalan kelangkaan gas bersubsidi di Kabupaten PPU bahwa dirinya tidak tinggal diam melihat persoalan tersebut.
Bahkan dalam beberapa hari terakhir telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) kesejumlah agen dan pangkalan LPG untuk melihat langsung ketersediaan Elpiji di sana serta memastikan tidak adanya penimbunan dan harga tetap stabil sampai kepada masyarakat.
Untuk mengatasi permasalahan kelangkaan Elpiji ini dirinya juga telah memanggil PT. Pertamina Patra Niaga Balikpapan dan para pimpinan Agen Penyalur Elpiji yang berada di PPU.
“Dan saya saat itu juga minta agar kekosongan gas di PPU harus segera diselesaikan. Kami dari pemda bahkan membantu menyiapkan personel dan kendaraan untuk membantu,” terang nya.
Makmur Marbun juga mengungkapkan, kelangkaan gas Elpiji 3 Kg yang terjadi di Benuo Taka lantaran diduga sebagian pasokan gas elpiji 3 Kg PPU dijual ke Kabupaten Paser.
Karena, harga gas elpiji di Kabupaten Paser lebih tinggi dibandingkan harga eceran tertinggi (HET) elpiji 3 Kg yang ditetapkan Pemkab PPU.
“Gas elpiji 3 Kg banyak yang lari ke Paser karena harganya lebih mahal. Saya berjanji, masalah ini akan saya benahi,” terangnya.
Makmur Marbun mengungkapkan di hadapan puluhan pendemo, bahwa pemerintah daerah akan mengajukan penambahan kuota gas elpiji 3 Kg ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Karena adanya Ibu Kota Nusantara (IKN), kebutuhan pemakaian gas elpiji 3 Kg terus mengalami peningkatan. Namun, tidak ada penambahan kuota gas elpiji 3 Kg.
“Sekarang PPU tidak boleh lagi disamakan dengan kondisi dulu, setelah adanya pembangunan IKN maka kuotanya harus ditambah,” tandasnya.
Koordinator lapangan (Korlap) aksi ini Ibrahim mengatakan bahwa, keluhan utama masyarakat yakni sulitnya mendapatkan gas Elpiji. Dia menjelaskan bahwa, selama ini tabung gas 3 kg sangat sulit ditemui masyarakat.
Jika mencari sejak pagi, hingga malam hari pun tabung gas tak kunjung didapatkan.
Apabila berhasil mendapatkan tabung gas, maka harganya Rp35 hingga Rp50 ribu per tabung. Melonjak tinggi dari harga biasanya yang hanya Rp25 ribu.
Ia mengungkapkan, kekecewaannya bahwa pemerintah daerah hanya melakukan sidak, tetapi tidak ada solusi nyata dilapangan.
“Masyarakat tetap kesulitan mendapatkan kebutuhan mereka. Elpiji langka itu seolah ada pembiaran, saya bawa tabung gas dari pagi sampai malam tidak ketemu, bagaimana kita mau masak,” ungkapnya
Harga gas elpiji yang dinaikkan oleh pengecer itu, kata Ibrahim karena tidak adanya pengawasan ketat dari pemerintah daerah. Ketegasan pemerintah diperlukan, karena kejadian ini juga terus berulang.
“Anehnya pengecer itu bisa mendapatkan tabung gas, tapi masyarakat tidak, itu karena pemerintah tidak mengawasi,” ujarnya. (Adm/Humas6).
