Nusantara (IKN), Anggota Komisi III DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron, menegaskan perlunya persiapan dini dalam tata kelola persampahan.
Thohiron mengingatkan bahwa, kehadiran IKN akan membawa dampak besar terhadap volume sampah di PPU, dan ini membutuhkan antisipasi serta perencanaan yang matang.
“Ingat kita ini punya tetangga IKN, pasti nanti dia membuang sampahnya ke tempat kita, sehingga ini yang perlu kita persiapkan sejak dini,” ujar Thohiron.
Pernyataan ini menggarisbawahi urgensi untuk segera mempersiapkan infrastruktur pengelolaan sampah yang lebih memadai di PPU. Dengan potensi pertumbuhan penduduk yang signifikan di wilayah tersebut, tantangan dalam pengelolaan sampah diperkirakan akan meningkat tajam.
Thohiron juga menekankan pentingnya adanya kompensasi dari pihak IKN terhadap fasilitas pengelolaan sampah yang disiapkan oleh PPU. Hal ini menunjukkan bahwa kerjasama dan tanggung jawab bersama antara PPU dan IKN sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensi dalam pengelolaan sampah.
“Dengan catatan harus ada kompensasinya jangan sampai kita siapkan TPA-nya mereka nanti enggak mau berkontribusi, yah harus distop kalau seperti itu,” tegasnya.
Dalam beberapa waktu terakhir, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) PPU telah mulai mengidentifikasi kebutuhan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah.
Namun, dengan adanya proyeksi peningkatan volume sampah akibat kehadiran IKN, DLH PPU perlu mempercepat dan memperluas upaya-upaya ini. Salah satu fokus utama adalah mencari lokasi baru yang representatif untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang lebih besar dan mampu menampung sampah dalam jumlah yang lebih banyak.
Tidak hanya infrastruktur, DLH PPU juga diharapkan untuk meningkatkan program edukasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, diharapkan volume sampah yang masuk ke TPA bisa dikurangi melalui program daur ulang dan pemilahan sampah.
Edukasi mengenai pentingnya memilah sampah dan mengurangi penggunaan plastik perlu digalakkan agar masyarakat lebih sadar dan berperan aktif dalam menjaga lingkungan.
Selain itu, Thohiron juga menyoroti pentingnya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pihak IKN. Dengan demikian, keberadaan IKN diharapkan tidak hanya menjadi tantangan, tetapi juga peluang untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem pengelolaan sampah di PPU. (*)