Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar (FGD) focus grup discusion sinkronisasi kebijakan eksekutif dan legislatif dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2025.
FGD ini dihadiri anggota DPRD, sekda, Para Asisten dan kepala OPD lainnya dan dibuka secara langsung oleh pejabat Bupati PPU makmur Marbun serta menghadirkan dua pembicara dari Ditjen Bina keuangan daerah kemendagri diantaranya Maya resturasi, SP, MM analis keuangan pusat dan Daerah ahli dan Root Jhon Salamony analis keuangam pusat dan daerah Ditjen bina keuangan daerah di hotel abadi hotel Yogyakarta Jumat 09/08
Dalam FGD tersebut, berbagai isu penting terkait APBD 2025 dibahas secara mendalam. Mulai dari prioritas program dan kegiatan, alokasi anggaran untuk masing-masing sektor, hingga mekanisme pengawasan pelaksanaan APBD
Makmur Marbun dalam sambutannya menyampaikan “Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kita untuk meningkatkan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam merancang kebijakan yang dapat menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat kita.
“Saya percaya bahwa, dengan kolaborasi yang baik, kita dapat menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dalam memajukan daerah kita tercinta” tambah makmur Marbun
“Mari kita buka ruang dialog seluas-luasnya, sehingga setiap masukan dari para anggota dewan, para ahli, dan semua pihak yang terlibat dapat kita akomodir dengan baik. Diskusi yang produktif akan membuka jalan bagi kita untuk menemukan solusi yang inovatif dan tepat sasaran”tambahnya
Saya berharap kegiatan ini tidak hanya sekedar menjadi forum diskusi, tetapi juga menjadi wadah bagi kita semua untuk bertukar pikiran, berbagi pengalaman, serta menyampaikan ide dan usulan yang membangun “Harap Makmur Marbun
Muhajir SE, S.Kom, ME, M.Ling Kepala BKAD mengatakan, “FGD ini sangat penting untuk memastikan APBD 2025 benar-benar mengakomodasi aspirasi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah. Dengan adanya sinkronisasi kebijakan, kita berharap APBD tahun depan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat
“Kami berkomitmen untuk bekerja sama dalam menyusun APBD 2025 yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.” Tambah Muhajir (Humas12).
