Samarinda – Infrastruktur jalan di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) masih menjadi tantangan besar yang mempengaruhi mobilitas masyarakat serta pemerataan pembangunan.
Masalah ini sering dianggap menghambat kemajuan daerah, padahal masyarakat seharusnya dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang lebih merata.
Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, menyampaikan pentingnya perhatian serius terhadap perbaikan infrastruktur jalan di kedua wilayah tersebut.
Ekti menegaskan bahwa jalan yang menghubungkan Kubar dan Mahulu, yang termasuk kategori jalan nasional, memerlukan kerjasama antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah untuk dapat teratasi dengan baik.
“Jalan dibagi dalam tiga kategori: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Untuk jalan nasional seperti yang ada di Kubar dan Mahulu, pembangunannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui APBN,” ujar Ekti, Jumat (1/11/2024).
Ekti menjelaskan bahwa meskipun membutuhkan dana yang besar, dengan anggaran sekitar Rp 30-40 miliar, hanya 3-4 kilometer jalan yang dapat selesai dibangun akibat medan yang sulit dan panjangnya ruas jalan.
Oleh karena itu, ia menekankan bahwa alokasi anggaran yang lebih besar sangat diperlukan agar perbaikan infrastruktur ini dapat segera rampung.
DPRD Kaltim, lanjut Ekti, akan menjalin koordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) dan para legislator DPR RI dari Dapil Kaltim untuk memastikan dana yang cukup dan proses pembangunan berjalan lancar.
Selain itu, Ekti juga menekankan pentingnya mendengarkan aspirasi masyarakat setempat yang sangat terdampak oleh kondisi jalan yang buruk.
Terakhir, ia menegaskan bahwa akses jalan yang baik bukan hanya untuk kemudahan transportasi, tetapi juga untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan infrastruktur yang merata sangat penting untuk masa depan Kaltim. Dengan akses jalan yang memadai, ekonomi masyarakat di wilayah terpencil akan berkembang,” pungkasnya.
