Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), membawa dinamika baru bagi wilayah tersebut. Namun, di tengah gegap gempita pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses jalan usaha tani, masih menjadi pekerjaan rumah yang mendesak.
Anggota DPRD PPU, Sariman, menyoroti ketimpangan ini. Menurutnya, perhatian nasional yang tertuju pada Sepaku tidak sebanding dengan kondisi infrastruktur lokal, terutama jalan usaha tani yang vital bagi masyarakat. “Masyarakat Sepaku tidak hanya membutuhkan IKN sebagai simbol pembangunan, tetapi juga infrastruktur dasar yang mendukung kehidupan sehari-hari. Jalan usaha tani yang ada saat ini sangat minim perhatian, padahal perannya sangat penting bagi aktivitas ekonomi lokal,” ungkapnya pada Selasa (19/11/2024).
Sariman menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama adalah proses pengurusan izin yang melibatkan Otorita IKN. Semua pembangunan di Sepaku, termasuk pengerasan jalan usaha tani, harus mendapat persetujuan dari Otorita IKN melalui Dinas PUPR. Namun, ia menilai fokus utama otorita tersebut masih terpusat pada pembangunan KIPP, sehingga kebutuhan masyarakat lokal sering terabaikan.
“Sebenarnya, badan jalan usaha tani sudah ada, tetapi karena tidak ada pengerasan atau perawatan, kondisinya cepat rusak, terutama saat musim hujan. Solusinya harus konkret, seperti alokasi anggaran khusus untuk pengerasan jalan secara efisien. Pemerintah bisa memanfaatkan sumber daya lokal untuk memangkas biaya, misalnya dengan melibatkan tenaga kerja setempat dan membeli material langsung untuk dikelola sendiri,” jelas Sariman.
Selain itu, ia menekankan pentingnya perencanaan teknis yang lebih baik, seperti pengelolaan drainase yang selama ini luput dari perhatian. Menurutnya, tanpa sistem drainase yang memadai, jalan apa pun yang dibangun akan mudah rusak. “Pembangunan jalan tidak cukup hanya dengan menghamparkan material. Harus ada perencanaan yang mempertimbangkan kondisi lingkungan, termasuk pembuatan gorong-gorong untuk mencegah kerusakan lebih lanjut,” tambahnya.
Sariman mengajak semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, untuk bersama-sama memastikan kebutuhan dasar Sepaku tidak terabaikan di tengah perubahan besar yang sedang berlangsung. “Sepaku mungkin menjadi pusat pembangunan IKN, tetapi ia tetap bagian dari Kabupaten PPU. Jangan sampai masyarakat lokal merasa terpinggirkan di rumah mereka sendiri,” tegasnya.
Dengan langkah yang lebih terencana dan melibatkan komunitas lokal, Sariman yakin kebutuhan infrastruktur di Sepaku dapat terpenuhi tanpa harus mengorbankan efisiensi anggaran. Hal ini sekaligus menjadi jalan untuk memastikan pembangunan IKN membawa manfaat nyata bagi masyarakat setempat.
