Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin, menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap proyek strategis yang dibiayai melalui APBD 2025. Fokus utama pengawasan akan diarahkan pada proyek-proyek vital seperti PDAM, pelabuhan, dan pasar, yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
Raup menyampaikan bahwa keberadaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) baru menjadi pendukung penting untuk memperkuat fungsi pengawasan DPRD. “AKD memberikan kami legitimasi untuk memastikan proyek-proyek strategis ini benar-benar berjalan sesuai rencana dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Pengawasan ini mencakup seluruh proyek infrastruktur, baik berskala besar maupun kecil, termasuk yang menjadi perhatian publik. Raup menekankan bahwa APBD harus dimanfaatkan secara efektif demi pembangunan dan pelayanan publik.
“APBD adalah instrumen utama untuk pembangunan. Kami ingin memastikan setiap proyek tidak hanya tercatat di atas kertas tetapi juga terlaksana dengan kualitas yang baik,” ujarnya.
DPRD PPU, lanjut Raup, berkomitmen untuk terus memantau pelaksanaan proyek-proyek tersebut agar sesuai dengan harapan masyarakat, demi mewujudkan kesejahteraan bersama.
