PENAJAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyoroti ketimpangan capaian kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2024. Sorotan ini muncul dalam rapat perdana Panitia Khusus (Pansus) LKPJ yang digelar pada Jumat (12/4/2025).
Anggota Komisi II DPRD PPU, Bijak Ilhamdani, yang hadir mewakili ketua komisi dalam rapat tersebut, menyebut ada OPD yang melaporkan capaian kinerja hingga hampir 500 persen.
“Itu angka yang ekstrem. Bahkan ada satu kecamatan yang capaiannya 271 persen. Sementara di sisi lain, ada juga OPD seperti Bappeda yang hanya mencatatkan capaian sebesar 74 persen,” ujarnya kepada awak media usai rapat.
Bijak menjelaskan, DPRD menggunakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024–2026 sebagai acuan pembahasan, mengingat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebelumnya telah berakhir bersama masa jabatan bupati sebelumnya pada 2023.
Meski laporan dari Bapelitbang menyebut seluruh target pembangunan telah terealisasi dengan baik, Bijak menekankan perlunya pendalaman lebih lanjut terhadap OPD yang menunjukkan angka capaian di luar kewajaran.
“Apakah capaian yang sangat tinggi itu benar-benar terjadi atau hanya sekadar angka di atas kertas, itu yang akan kami dalami. Karena faktanya, di lapangan, persoalan kemiskinan ekstrem dan stunting masih ada,” tegasnya.
DPRD PPU pun berencana memanggil 13 OPD terkait dalam rapat lanjutan yang dijadwalkan esok hari.
“Kami ingin memastikan transparansi dan akurasi data dalam LKPJ ini benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat,” tutup Bijak.
