PENAJAM – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih belum optimal karena aset wisata yang ada belum dikelola secara maksimal. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) PPU, Hj. Andi Israwati Latief, SE., MM. Kamis, (03/10/2024).
Menurut Andi Israwati, PAD daerah sebagian besar bersumber dari kegiatan pariwisata berbasis acara, sementara aset wisata potensial belum sepenuhnya dikelola oleh pemerintah daerah.
“Saat ini PAD belum terasa secara langsung karena aset yang ada belum dikelola secara efektif oleh pemerintah daerah,” ujar Andi.
Salah satu contoh aset wisata yang belum terkelola langsung oleh pemerintah daerah adalah Pantai Amal. Pantai ini dimiliki oleh pihak swasta dan dikelola langsung oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Kepala Bidang Pariwisata dan Pemasaran Wisata, Juzlizar Rakhman, menambahkan bahwa karena status kepemilikan pribadi tersebut, pemerintah daerah tidak memiliki akses penuh untuk memaksimalkan kontribusi PAD dari pantai tersebut.
“Pantai Amal adalah milik pribadi, sehingga data mengenai tiket masuk dan lainnya langsung dikelola oleh Bapenda,” ungkap Juzlizar.
Sebagai bagian dari upaya meningkatkan PAD, Disbudpar PPU juga tengah melaksanakan revitalisasi kawasan mangrove di Kampung Baru yang dijadwalkan selesai pada November 2024. Kawasan ini akan dikembangkan sebagai destinasi wisata edukasi dan konservasi lingkungan, yang diharapkan bisa menjadi daya tarik baru bagi wisatawan lokal maupun luar daerah.
“Kami berharap revitalisasi ini dapat selesai pada bulan November sehingga mangrove bisa menjadi destinasi wisata yang memberikan nilai edukasi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan,” kata Andi Israwati.
Selain revitalisasi, Disbudpar juga telah merencanakan pembebasan lahan untuk area parkir di sekitar kawasan mangrove. Proses pembebasan ini akan dilakukan pada 2024, dengan penilaian harga aset oleh pihak ketiga yang independen pada Januari 2025.
Juzlizar Rakhman menekankan bahwa aset wisata memiliki potensi pendapatan berkelanjutan yang berbeda dari sumber daya alam seperti tambang atau hutan yang bisa habis. “Jika dikelola dengan baik, wisata seperti kawasan mangrove akan terus memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan,” ujarnya.
Disbudpar berharap agar optimalisasi aset wisata dan pengelolaan yang lebih baik dapat segera terealisasi untuk meningkatkan PAD di tahun-tahun mendatang. Optimalisasi ini tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pemberdayaan komunitas lokal dalam pengelolaan wisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
