Penajam – Anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Sariman mendorong Pemkab PPU membangun komunikasi dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam merumuskan strategi pengoptimalan manfaat dari terbangunnya Bandara VVIP di wilayah PPU.
Menurutnya, adanya pembangunan IKN di sebagian wilayah PPU dan Kutai Kartanegara (Kukar) tentu memberikan dampak positif untuk daerah di sekitarnya. Namun begitu, pemerintah daerah mesti melakukan upaya pembangunan untuk menangkap peluang itu.
“Kita menjadi Serambi Nusantara, berbatasan langsung dengan IKN. Kemudian ada proyek strategis Nasional Bandara VVIP. Ya tentu kita menerima manfaat, karena IKN itu ada di sebagaian kabupaten ini awalnya,” ujarnya, Selasa (8/10/2024).
Sejalan dengan pembahasan revisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), perlu juga upaya mengevaluasi dampak dan potensi pembangunan. Menurut Sariman, yang sebelumnya juga menjabat sebagai Ketua Pansus I, memberikan wawasan mendalam terkait isu tersebut.
Salah satu yang perlu diberikan peningkatan pembangunan ialah wilayah di sekitar Bandara VVIP IKN. Dalam pandangannya pentingnya memanfaatkan potensi wilayah seiring adanya pembangunan bandara tersebut.
“Kalau ada bandara di situ, kita bisa dapat apa. Kalau itu bandara VVIP artinya orang akan banyak yang lewat situ,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sariman mengajak semua pihak untuk berpikir strategis tentang manfaat yang bisa diperoleh PPU dari proyek-proyek besar tersebut. Guna memastikan pembangunan yang memberikan keuntungan maksimal bagi daerah dan masyarakat setempat.
“Jika kita memiliki bandara yang penting, tentu ada peluang besar untuk mendapatkan manfaat ekonomi,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa keberadaan Bandara VVIP di PPU harus membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat setempat. Kemudian strategi yang dirumuskan harus mempertimbangkan keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan pelestarian lingkungan.
Dengan adanya IKN dan bandara VVIP, PPU memiliki peluang untuk berkembang pesat, namun harus diimbangi dengan kebijakan yang bijak agar tidak merugikan masyarakat lokal. “Kita harus memastikan bahwa bandara tersebut tidak hanya menjadi fasilitas transit, tetapi juga mendukung perkembangan industri lokal, pariwisata, dan bisnis lainnya,” tutupnya. (ADV)
