PENAJAM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU), Sujiati, menyoroti masalah serius dalam pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Ia mengungkapkan, sistem yang ada saat ini justru menyulitkan masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan, terutama dalam situasi darurat.
“Pelayanan BPJS saat ini sangat merugikan masyarakat. Prosedurnya rumit dan berbelit-belit, sehingga pasien yang membutuhkan perawatan mendesak sering kali terpaksa pulang karena tidak mendapat rujukan yang tepat,” ungkap Sujiati saat ditemui di Kantor DPRD PPU, Senin (14/10/2024).
Salah satu peraturan baru yang menjadi sorotan adalah kewajiban menggunakan surat rujukan untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit. Menurut Sujiati, hal ini sangat menyusahkan, terutama bagi pasien yang harus dirujuk ke RS Balikpapan.
“Mereka yang sudah dirujuk malah disuruh untuk membuat rujukan baru, sementara kondisi kesehatan mereka belum stabil,” keluhnya.
Sujiati juga menjelaskan bahwa pasien yang tidak bisa beraktivitas harus kembali ke rumah sakit di Penajam untuk mendapatkan rujukan sebelum melanjutkan ke rumah sakit di Balikpapan. “Ini adalah proses yang sangat menyusahkan, terutama bagi mereka yang seharusnya mendapatkan penanganan segera,” tegasnya.
Kecewa dengan pelayanan BPJS yang dinilai tidak maksimal, Sujiati meminta pemerintah untuk segera menindaklanjuti permasalahan ini.
“Kita sudah mengeluarkan anggaran besar untuk BPJS, tetapi pelayanan yang diterima masyarakat tidak sebanding. Apalagi dengan Universal Health Coverage (UHC) BPJS yang sudah hampir 100 persen, ini seharusnya menjadi langkah positif,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sujiati juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap sejumlah kasus fatal yang terjadi akibat keterlambatan dalam proses rujukan.
“Ada tiga pasien yang fatal karena masalah pelayanan BPJS. Dalam kondisi darurat, mereka disuruh kembali ke Penajam untuk membuat surat rujukan ulang. Ini sangat tidak manusiawi dan justru berisiko bagi keselamatan pasien,” ungkapnya dengan nada penuh penyesalan.
Dalam pandangannya, Sujiati berharap kepada bupati yang akan terpilih kelak untuk mempertimbangkan penggunaan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sebagai alternatif yang lebih baik daripada BPJS.
“Jamkesda lebih sederhana dan tidak menyulitkan masyarakat. Kami ingin agar semua warga, terutama yang tidak mampu, mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan tidak terbebani dengan prosedur yang rumit,” tutupnya.
[10/17/2024 6:26 PM] ka mamat: Sujiati Dorong Peningkatan Fasilitas RSUD Penajam untuk Cegah Rujukan ke Balikpapan
PENAJAM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU), Sujiati, mendesak pemerintah daerah untuk meningkatkan fasilitas dan layanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Aji Putri Botung, Kecamatan Penajam. Permintaan ini disampaikan agar pasien tidak perlu dirujuk ke rumah sakit di Balikpapan untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik.
“Saya berharap RSUD Penajam dapat menjadi salah satu rumah sakit yang mampu menangani berbagai kasus tanpa perlu merujuk pasien ke Balikpapan. Untuk itu, fasilitas rumah sakit harus dilengkapi agar bisa memenuhi standar pelayanan yang dibutuhkan,” ungkap Sujiati saat diwawancarai, Senin (14/10/2024).
Sujiati menegaskan bahwa meskipun tidak perlu menaikkan status kelas rumah sakit, penting bagi RSUD Penajam untuk melengkapi semua fasilitas yang diperlukan. Dengan demikian, para pasien akan mendapatkan perawatan yang memadai tanpa harus melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan.
“Dengan melengkapi alat dan fasilitas di RSUD, kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini juga akan mengurangi ketergantungan pasien terhadap rujukan ke rumah sakit lain dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan lokal,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sujiati menyoroti pentingnya perhatian terhadap pasien yang berasal dari keluarga kurang mampu. Ia mencatat bahwa biaya transportasi ke Balikpapan menjadi beban tambahan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang bergantung pada BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).
“Kasihan pasien yang keluarganya tidak mampu. Belum lagi biaya transportasi yang tidak murah. Ini semakin membebani masyarakat kita, terutama yang mengandalkan BPJS untuk mendapatkan perawatan,” tegas Sujiati.
Menurutnya, keberadaan rumah sakit yang mampu menangani kebutuhan kesehatan secara lokal sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta aksesibilitas pelayanan kesehatan di wilayah tersebut. Sujiati berharap pemerintah daerah segera menindaklanjuti permintaan ini demi kesejahteraan masyarakat PPU.
