PENAJAM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Jamaludin, menyatakan keprihatinan terkait masalah distribusi pupuk subsidi yang dinilai belum berjalan efektif. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan pupuk bersubsidi, banyaknya keluhan mengenai implementasi di lapangan menunjukkan bahwa harapan masyarakat belum terpenuhi.
Jamaludin mengungkapkan bahwa masih ada kelompok masyarakat yang tidak menerima pupuk sesuai dengan kuota yang ditetapkan. Meskipun pupuk dijatah untuk masyarakat, ternyata ada kelompok yang tidak mengambil. Seharusnya, jatah tersebut dikurangi agar tidak ada yang tersisa, tetapi laporan tetap mencantumkan kuota tersebut.
“Hal ini membuka peluang bagi kerjasama dengan pihak ketiga, yang berpotensi mengalihkan pupuk subsidi dari masyarakat ke perusahaan,” jelasnya Rabu, (09/11/2024).
Ia juga menambahkan bahwa DPRD memiliki keterbatasan dalam mengawasi harga pupuk. Karena penetapan harga dilakukan oleh pemerintah pusat.
“Kami tidak dapat menekan harga terlalu banyak, karena ada pengaturan dari pihak yang berwenang. Standarisasi harga sudah ditetapkan,” ungkapnya.
Jamaludin berharap, dengan adanya peningkatan pengawasan dan transparansi dalam distribusi pupuk bersubsidi. Agar bantuan tersebut dapat lebih tepat sasaran dan benar-benar dirasakan oleh para petani yang membutuhkan.
“Semua pihak harus berkolaborasi dalam memastikan agar subsidi ini benar-benar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan petani di PPU,” pungkasnya. (ADV)
