Samarinda – Wakil ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis menyatakan komitmennya yang akan mendukung dan mendorong pengembangan sekolah inklusi di Benua Etam.
Sebab kata dia, semua anak, tanpa terkecuali, punya hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak dan tidak terpinggirkan, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK).
“Di Kaltim sudah cukup baik, sudah ada beberapa sekolah inklusi. Tinggal kedepannya harus terus diperbaiki, kita terus penyempurnaan. Kemudian harus terus ditambah,” ujar Ananda, Senin (18/11/2024).
Lanjutnya, pendidikan adalah hak semua anak , semua punya hak yang sama, termasuk anak berkebutuhan khusus.
Kalimantan Timur sendiri kini baru memiliki 34 Sekolah Luar Biasa (SLB) yang tersebar di 10 kabupaten dan kota. 11 SLB diantaranya berstatus negeri dan 23 SLB merupakan milik swasta.
Angka ini terbilang kurang ditengah jumlah siswa berkebutuhan khusus terus bertambah tiap tahunya. Salah satu alternatif fasilitas pendidikan ABK adalah dengan hadirnya sekolah inklusi.
Sesuai dengan Permendiknas No.70 Tahun 2009, anak berkebutuhan khusus bisa mengikuti pembelajaran lewat sekolah inklusi.
Namun, hal itu juga disesuaikan dengan fasilitas, maupun sarana prasarana di sekolah tersebut. Kini ada belasan sekolah di Kaltim yang sudah menerapkan sekolah inklusi.
Hadirnya sekolah inklusi juga diyakini akan membantu mengurangi stigma terhadap disabilitas dan memungkinkan integrasi sosial yang lebih baik.
Oleh karena kata perempuan yang akrab disapa Nanada ini bilang, kedepan akan menyiapkan beberapa langkah sebagai upaya suksesi hadirnya sekolah inklusi.
Dewan kata dia akan memberikan support anggaran untuk penguatan sekolah inklusi. Selain itu pihaknya juga mendorong dinas terkait untuk penguatan ketrampilan guru-guru pendamping disekolah Ingklusi.
“Karena begini, disekolah Ingklusi itu kan harus ada guru pendamping khusus ABK. Harapan kita kedepannya semakin banyak lagi guru-guru yang diberikan pendidikan khusus , ataupun pelatihan pelatihan terkait. Kemudian juga dari sisi fasilitas harus disempurnakan,”ungkapnya.
Nanda menjelaskan, langkah awal yang dilakukan adalah dengan membicarakan permasalahan sekolah inklusi itu secara komprehensif. Melalui komisi IV kedepanya harus mendapatkan keputusan yang baik menjawab segala permasalahan dan kekurangan dari penerapan sekolah inklusi.
“Kita juga akan coba upayakan, supaya bagiamana perguruan tinggi khususnya keilmuannya di keguruan bisa memasukkan semacam mata khusus pendidikan inklusi,” tandasnya.
