Kebijakan pendidikan yang sering berubah setiap pergantian menteri atau presiden mendapat sorotan dari anggota DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin.
Ia menilai perubahan kurikulum yang terlalu sering dapat menghambat stabilitas dan kualitas sistem pendidikan di Indonesia.
“Saya pikir tidak seharusnya setiap ganti menteri langsung diikuti pergantian kurikulum. Jika ada yang perlu diperbaiki, saya setuju, tapi mengganti kurikulum secara total sebaiknya jangan dulu,” ujar Salehuddin.
Menurutnya, saat ini banyak sekolah masih dalam tahap adaptasi dengan Kurikulum Merdeka.Proses adaptasi tersebut, kata dia membutuhkan waktu dan tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa.
“Evaluasi itu penting, tetapi mengganti kurikulum di tengah proses adaptasi akan membuat sistem pendidikan kita semakin tidak stabil,” tegasnya.
Salehuddin juga menyoroti tantangan terbesar dalam implementasi kurikulum baru, yakni keterbatasan sumber daya manusia, terutama guru dan tenaga pendidik.
Ia menekankan bahwa kesiapan tenaga pengajar adalah kunci keberhasilan Kurikulum Merdeka.
“Guru dan tenaga pendidik harus siap sebelum diminta menyesuaikan dengan kompetensi yang dituntut kurikulum baru,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mendorong evaluasi yang menyeluruh sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perubahan besar dalam sistem pendidikan.
Salehuddin mengingatkan bahwa kebijakan pendidikan memiliki dampak jangka panjang terhadap masa depan generasi bangsa.
“Perubahan kurikulum yang terlalu sering justru bisa merugikan perkembangan pendidikan kita,” ujarnya.
